Adi Kampai
Padang - - Menempatkan budaya sebagai dihulunya pembangunan, dimana setiap lini pembangunan Indonesia harus arif terhadap budaya itu sendiri. Kebudayaan sejatinya mencakup semua aspek dalam kehidupan manusia. Maka sudah seyogyanya, kebudayaan ditempatkan dihulunya setiap sektor pembangunan.
Demikian salah satu kata kunci yang dikatakan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud Ristek, Hilmar Farid dalam orasi kebudayaannya yang bertajuk "Kebudayaan Sebagai Modal Pembangunan Nasional dan Public Goods", Kamis(22/12/2022) malam diHotel Truntum Padang, Sumatera Barat.
"Pembangunan bertolak dari kemampuan yang ada di dalam masyarakat tersebut, bukan karena sesuatu yang datang dari luar, seperti inventasi, tambahan orang, modal dan seterusnya, ini yang saya kira garis pemikiran yang sangat penting untuk dikembangkan dan diperkuat. Dan saya setuju dengan pandangan Pak Irman, yang menempatkan kebudayaan lebih kokoh dalam pembangunan, " kata Hilmar Farid dalam orasinya.
Selain mengurai pentingnya kebudayaan dalam pembangunan, Hilmar Farid juga mengurai kebudayaan itu tidak hanya bicara soal seni dan tari-tarian, tapi kebudayaan berbicara tentang kehidupan yang berbasis nilai-nilai, nah pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia.
Dikatakannya, keragaman budaya Indonesia menjadikan negara ini sangat besar dengan berbagai bentuk kearifan dan karya budaya. Menjadikan kebudayaan sebagai langkah berpijak dalam pembangunan adalah sebuah kepatutan. Namun demikian, tanpa arah yang jelas, dasar berpijak tersebut akan perlahan bermetemorfosa tanpa bentuk, sehingga dikhawatirkan tidak lagi menjadi kekuatan, namun sebaliknya.
Ia pun merilis UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, begitu judul UU yang menjadi dasar hukum untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia. Dalam UU tersebut, tertulis “Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
"Jadi dalam pembangunan Indonesia sekarang ini sudah ada amanat mengarustamakan kebudayaan dalam pembangun, seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya moralitas harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan, " kata Hilmar Farid(**)
Afrizal 
Syafrianto 
